Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tanjungsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dalam Perspektif Hukum

Aida Fatma; Lego Karjoko

doi:10.62951/prosemnasipi.v1i2.66

Authors

Aida Fatma Universitas Sebelas Maret
Lego Karjoko Universitas Sebelas Maret

DOI:

https://doi.org/10.62951/prosemnasipi.v1i2.66

Keywords:

Village Funds, Community, Government

Abstract

The country of Indonesia has around 82.3% of its territory in villages. Based on Law Number 56 of 2015, the number of villages in Indonesia is 74,754 villages. Government policies are needed that support village development and empower village communities so that villages can be developed and village communities can develop. In 2015, Tanjungsari Village in Pacitan Regency began receiving financial assistance from the government based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This assistance is provided to support development and empowerment of local communities. These villages are used by the village government and community to evaluate village road facilities and improve village offices so they can provide better services to village residents.

References

Arif, M. (2007). Tata cara pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan kekayaan desa. Pekanbaru: Red Post Press.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2015). Petunjuk penggunaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan dana desa. Jakarta.

Baharim, S. (2017). Implementasi kebijakan alokasi dana desa dan dana desa di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo).

Bimo, W. (2004). Pengantar psikologi umum. Jakarta: Andi.

Bungin, B. (2005). Metode penelitian kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group.

Dwiyanto, A. (2015). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Haryanto, S., & Arifuddin. (2007). Akuntansi sektor publik (Edisi pertama). Semarang: Universitas Diponegoro.

Hudayana, B., & Tim Peneliti FPPD. (2005). Peluang pengembangan partisipasi masyarakat melalui kebijakan alokasi dana desa: Pengalaman enam kabupaten. Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM), Lombok Barat, 27-29 Januari 2005.